Lompat ke isi

Negara Indonesia Timur

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negara Timur Raya
(24–27 Desember 1946)
State of the Great East
Negara Indonesia Timur
(27 Desember 1946 – 17 Agustus 1950)
State of East Indonesia
Oost-Indonesië
Negara bagian di Republik Indonesia Serikat
1946–1950
Lambang of East Indonesia
Lambang

Ibu kotaMakassar
DemonimIndonesia Timur
Luas 
• 1946
349.088 km2 (134.784 sq mi)
Populasi 
• 1946
10.290.000
Sejarah
Pemerintahan
 • JenisRepublik parlementer
Presiden 
• 1946–1950
Tjokorda Gdé Raka Soekawati
Perdana Menteri 
• 1946
Nadjamuddin Daeng Malewa (pertama)
• 1950
Martinus Putuhena (terakhir)
Legislatur
• Majelis tinggi
Senat Sementara
• Majelis rendah
Badan Perwakilan Sementara
Era sejarahAkibat Perang Dunia II
Revolusi Nasional Indonesia
24 Desember 1946
• Bagian dari Republik Indonesia Serikat
27 Desember 1949
5–21 April 1950
• Bergabung dengan Indonesia
17 Agustus 1950
Didahului oleh		Digantikan oleh
Timur Raya
Republik Indonesia
Republik Maluku Selatan
Sekarang bagian dariIndonesia

Negara Indonesia Timur (ejaan lama: Negara Indonesia Timoer, bahasa Belanda: Oost-Indonesië) adalah sebuah negara pasca-Perang Dunia II yang dibentuk di wilayah timur Hindia Belanda. Didirikan pada Desember 1946 oleh Belanda, negara ini merupakan negara boneka[1] yang dibentuk selama Revolusi Nasional Indonesia yang akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 di akhir konflik dan dibubarkan pada tahun 1950 dengan berakhirnya RIS. Negara ini mencakup semua pulau di sebelah timur Kalimantan (Sulawesi dan Maluku, beserta pulau-pulau lepas pantainya) dan Jawa (Bali dan Kepulauan Sunda Kecil).

Pendirian

[sunting | sunting sumber]

Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi; dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Pembagian wilayah

[sunting | sunting sumber]
Pembagian wilayah Negara Indonesia Timur pada tahun 1946-1950

Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi:

  1. Daerah Sulawesi Selatan
  2. Daerah Minahassa
  3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud
  4. Daerah Sulawesi Utara
  5. Daerah Sulawesi Tengah
  6. Daerah Bali
  7. Daerah Lombok
  8. Daerah Sumbawa
  9. Daerah Flores
  10. Daerah Sumba
  11. Daerah Timor dan kepulauan
  12. Daerah Maluku Selatan
  13. Daerah Maluku Utara

Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur terdiri dari daerah keresidenan yang tercantum dalam Staatsblad 1938 Nomor 68 jo Staatsblad Nomor 264 kecuali daerah Irian Barat yang akan ditetapkan kemudian hari.[2]

  1. Keresidenan Sulawesi Selatan
  2. Keresidenan Sulawesi Utara
  3. Keresidenan Bali
  4. Keresidenan Lombok
  5. Keresidenan Maluku

Pembubaran

[sunting | sunting sumber]

Negara Indonesia Timur (NIT) secara resmi dibubarkan pada tanggal 19 Mei 1950, dan seluruh wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam sejarah pembentukan negara, proses integrasi ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen terhadap inklusivitas dasar negara.

Sebelum kesepakatan bergabung, terdapat kekhawatiran yang mendalam dari tokoh-tokoh Indonesia Timur terkait rumusan dasar negara. Pada rancangan awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945), sila pertama Pancasila berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tokoh asal Maluku, Johannes Latuharhary, bersama perwakilan dari Indonesia Timur lainnya menyampaikan keberatan keras terhadap klausul ini. Mereka menegaskan bahwa jika dasar negara memuat aturan yang berbasis agama tertentu, mereka enggan untuk bergabung ke dalam Republik Indonesia karena khawatir akan adanya diskriminasi golongan. Ancaman nyata ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa yang majemuk akan memilih untuk memisahkan diri jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Demi menjaga keutuhan bangsa dan menjamin bahwa Indonesia adalah negara untuk semua golongan, tokoh nasional seperti Mohammad Hatta melakukan lobi diplomatik dengan para pemimpin golongan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasjim, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Sebagai titik temu demi persatuan nasional, rumusan sila pertama disepakati untuk diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perubahan ini bukan sekadar pergantian kata, melainkan bentuk pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang menaungi seluruh keragaman agama dan keyakinan. Rumusan final Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 kemudian menjadi dasar bagi seluruh bangsa, termasuk wilayah Indonesia Timur, untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perubahan sila pertama ini menjadi kunci historis yang memuluskan jalan bagi bersatunya berbagai wilayah federal termasuk NIT ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Kompromi ini diakui sebagai keberhasilan diplomasi paling krusial dalam sejarah berdirinya negara Indonesia.

Presiden

[sunting | sunting sumber]
Presiden Soekawati dari Negara Indonesia Timur bersama istri (orang Prancis) dalam kunjungan ke Minahasa (1948)
Presiden Periode
Dari Sampai
Tjokorda Gde Raka Soekawati
24 Desember 1946
17 Agustus 1950

Perdana Menteri dan Kabinet

[sunting | sunting sumber]
No Perdana Menteri Kabinet Periode
Dari Sampai
1
 Nadjamuddin Daeng Malewa
Kabinet Malewa I
13 Januari 1947
2 Juni 1947
Kabinet Malewa II
2 Juni 1947
11 Oktober 1947
2
 Semuel Jusof Warouw
Kabinet Warouw
11 Oktober 1947
15 Desember 1947
3
 Ida Anak Agung Gde Agung
Kabinet Gde Agung I
15 Desember 1947
12 Januari 1949
Kabinet Gde Agung II
12 Januari 1949
27 Desember 1949
4
 J.E. Tatengkeng
Kabinet Tatengkeng
27 Desember 1949
14 Maret 1950
5
 Patuan Doli Diapari
Kabinet Diapari
14 Maret 1950
10 Mei 1950
6
 Martinus Putuhena
Kabinet Putuhena
10 Mei 1950
17 Agustus 1950

Peristiwa

[sunting | sunting sumber]
Tanggal Peristiwa[3]
27 Mei 1947 Pengunduran diri ketua DPRS Tadjoeddin Noer
3 Desember 1947 DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta
30 Desember 1947 Pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makassar, dipimpin oleh A. Mononutu
22 Januari 1948 RI mengakui NIT sebagai negara bagian dari RIS yang akan dibentuk
18 Februari 1948 Misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta
Oktober 1948 RI mengirim misi persaudaraan ke NIT yang diketuai Mr. Sartono
Desember 1948 Kabinet NIT memprotes keras Agresi Militer II ke wilayah RI
6 Februari 1949 PM Ide Anak Agung Gde Agung selaku penghubung BFO menemui Wapres Bung Hatta yang ditawan Belanda di Bangka

Orang-orang terkenal

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ "Negara Indonesia Timur - Ensiklopedia". esi.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2024-10-08.
  2. ↑ Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.586, ISBN 978-979-413-522-8
  3. ↑ Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.587, ISBN 978-979-413-522-8


Ikon rintisan

Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_Indonesia_Timur&oldid=29988780"