Penyatuan kembali Korea

Penyatuan kembali Korea
Bendera Unifikasi Korea
Nama Korea
Hangul	통일
Hanja	統一
Alih Aksara	Tong(-)il
McCune–Reischauer	T'ongil

Penyatuan Kembali Korea atau Reunifikasi Korea (Korea: 조국통일, juga disebut 남북통일 (di Korea Selatan, secara harfiah berarti reunifikasi Selatan-Utara) dan 북남통일 (di Korea Utara, secara harfiah berarti reunifikasi Utara-Selatan) Reunifikasi Korea (Hangul: 남북통일; Hanja: 南北統一) mengacu pada potensi reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan menjadi satu negara berdaulat Korea. Proses menuju reunifikasi dimulai dengan Deklarasi Bersama Utara-Selatan 15 Juni pada Juni 2000, dan ditegaskan kembali oleh Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran, dan Penyatuan Semenanjung Korea pada April 2018, dan pernyataan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada Konferensi Tingkat Tinggi Singapura pada Juni 2018. Dalam Deklarasi Panmunjom, kedua negara sepakat untuk bekerja menuju reunifikasi damai Korea di masa depan.

Sebelum Perang Dunia I dan aneksasi Jepang atas Korea (1910–1945), seluruh Korea telah disatukan sebagai satu negara selama berabad-abad, yang sebelumnya dikenal sebagai Dinasti Goryeo dan Joseon, dan negara bersatu terakhir, Kekaisaran Korea. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1945 dan dimulai pada Perang Dingin (1945–1992), Korea dibagi menjadi dua negara di sepanjang paralel ke-38 (sekarang Zona Demiliterisasi Korea) pada tahun 1948. Korea Utara dipengaruhi oleh Uni Soviet pada tahun-tahun setelah perang, sedangkan Korea Selatan dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1950, Korea Utara menyerang Selatan, memulai Perang Korea, yang berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953. Perang Korea dapat dimaknai juga sebagi upaya Korea Utara untuk menyatukan Semenanjung Korea dibawah pemerintahan rezim Kim Il Sung. Bahkan setelah berakhirnya Perang Korea, reunifikasi terbukti menjadi tantangan karena kedua negara menjadi semakin menyimpang dengan kecepatan tetap. Namun, pada akhir 2010-an, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan agak menghangat, dimulai dengan partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin 2018 di Kabupaten Pyeongchang, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Pada tahun 2019, presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan penyatuan kembali kedua negara yang terbagi di semenanjung Korea pada tahun 2045.

Namun, terdapat rintangan dalam proses reunifikasi akibat perbedaan politik dan ekonomi yang besar. Masalah jangka pendek adalah pengungsi dari utara yang bermigrasi ke selatan. Masalah jangka panjang adalah perbedaan budaya, ideologi politik yang kontras dan diskrminasi yang mungkin terjadi.

Masalah

Pada tanggal 15 Agustus 2015, Waktu di Korea Utara akan lebih lambat 30 menit daripada Korea Selatan, mereka akan memakai UTC+08:30 daripada UTC+09:00, karena mereka ingin berpisah dari Jepang pada 70 tahun Jepang kalah perang.

Pandangan internasional

Amerika Serikat

Amerika Serikat mendukung persatuan Korea dibawah pemerintahan demokratis namun pertanyaan-pertanyaan mengenai status pasukan Amerika Serikat masih dipertanyakan. Mike Mansfield menyarankan agar negara Korea bersatu tersebut menjadi negara netral berdasarkan kesepakatan antarnegara besar, disertai dengan penarikan seluruh pasukan asing dan pengakhiran perjanjian keamanan dengan negara-negara besar penjamin bagi pihak Utara dan Selatan.

Pada tahun 1990-an, terlepas dari berbagai masalah seputar latihan militer gabungan AS-Korea Selatan yang kontroversial, yakni Team Spirit, pemerintahan Clinton tetap berhasil memperbaiki situasi perdamaian dengan Korea Utara berkat dukungan Jimmy Carter. AS menjanjikan penyediaan reaktor air ringan sebagai imbalan atas kesediaan Korea Utara untuk mengizinkan inspeksi fasilitasnya serta konsesi lainnya. Korea Utara menanggapi hal ini secara positif, meskipun mereka tetap menyalahkan Amerika Serikat sebagai pihak yang memulai agresi dalam Perang Korea. Terdapat pula upaya untuk menormalisasi hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat, yang didukung secara terbuka oleh Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung. Korea Utara justru memandang positif keberadaan militer AS di garis depan karena hal itu membantu mencegah pecahnya perang. Pada akhirnya, bantuan dan pasokan minyak pun disalurkan, bahkan terjalin pula kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Namun, salah satu kekhawatiran yang tersisa adalah potensi Korea Utara—yang memiliki cadangan uranium yang diperlukan—untuk mencapai tingkat teknologi nuklir yang tinggi.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, yang juga mendukung penyatuan Korea, mengusulkan konferensi enam pihak untuk mencari jalan keluar dari dilema Korea; konferensi ini melibatkan kedua Korea serta empat kekuatan terkait (Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan Jepang). Korea Utara menolak skenario "empat ditambah dua" tersebut—sebutan lain bagi usulan itu—dengan alasan bahwa Korea akan berada di bawah kendali kekuatan-kekuatan besar, serta mengisyaratkan kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan Jepang di Korea. Kendati demikian, pada akhirnya Korea Utara merasa tidak yakin akan mendapatkan bantuan secara bersamaan dari Tiongkok maupun Uni Soviet.

Tiongkok

Pada tahun 1984, Beijing Review memaparkan pandangan Tiongkok mengenai penyatuan Korea: "Terkait situasi di Semenanjung Korea, posisi Tiongkok jelas: Tiongkok sepenuhnya mendukung usulan Korea Utara untuk mengadakan perundingan tiga pihak (antara kedua Korea dan Amerika Serikat) guna mengupayakan penyatuan Korea yang damai dan mandiri dalam bentuk konfederasi, tanpa campur tangan pihak luar. Tiongkok meyakini bahwa ini adalah cara paling pasti untuk meredakan ketegangan di semenanjung tersebut."

Hubungan dengan Korea Utara yang dimiliki oleh Tiongkok sekarang beserta persatuan kedua Korea dipandang sebagai bergantung terhadap beberapa isu. Korea yang bersatu dapat menghambat ambisi nuklir Korea Utara dan memberhentikan rasa ketidakstabilan di kawasan Asia Timur, terutama Tiongkok. Bocoran dokumen diplomatik Amerika Serikat tahun 2010 menyebutkan dua pejabat RRT yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan bahwa generasi muda Tiongkok lebih memilih persatuan Korea dengan pemerintah Korea Selatan sebagai pemerintah persatuan tersebut asalkan tidak bermusuhan atau bertentangan dengan Tiongkok. Laporan tersebut juga membocorkan bahwa opini publik dan pejabat Tiongkok lebih frustasi terhadap perilaku Korea Utara yang semakin lama berperilaku seperti "anak manja", menyusul serangkaian uji coba rudal dan nuklirnya, yang dipandang sebagai tindakan pembangkangan tidak hanya terhadap Barat, tetapi juga terhadap Tiongkok. Majalah Caixin menulis bahwa Korea Utara menyerap 40% dari anggaran bantuan luar negeri Tiongkok dan membutuhkan pasokan minyak sebesar 50.000 ton per bulan sebagai negara penyangga terhadap Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat—negara-negara yang menjadi mitra dagang dan investasi bernilai miliaran bagi Tiongkok. Di mata Tiongkok, mendukung Korea Utara dianggap memakan biaya besar sekaligus memalukan di kancah internasional.

Tetapi, persatuan Korea juga membawa masalah terhadap kedaulatan Tiongkok. Runtuhnya rezim secara tiba-tiba dan penuh kekerasan dapat memicu eksodus besar-besaran warga Korea Utara—yang melarikan diri dari kemiskinan atau berjuang menghadapinya—menuju Tiongkok, sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan yang berpotensi mengguncang stabilitas wilayah timur laut Tiongkok. Pergerakan pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat ke wilayah Utara dapat berujung pada penempatan mereka—baik untuk sementara maupun secara permanen—di perbatasan Tiongkok; hal ini akan dipandang sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan Tiongkok serta sebagai bentuk penerapan kebijakan pembendungan terhadap Tiongkok.

Jepang

Penyatuan kedua Korea menjadi negara bersatu akan membawa komplikasi terhadap hubungan Jepang dan Korea, terutama mengenai berbagai masalah seperti status wilayah Karang Liancourt dan permasalahan bersejarah mengenai jugun ianfu. Korea yang bersatu juga akan menjadi pesaing bagi Jepang secara ekonomi.

Pranala luar

• Ministry of Unification (South Korea)
• Article from DPRK Studies
• Korean Unification Studies
• Tongil Korea Net Diarsipkan 2021-10-23 di Wayback Machine (Selected News and Opinions on Korean Reunification Issues)